Warga Minta Subsidi hingga Tambah Operator
Abe mendesak Pemkab MBD dan Pemprov Maluku tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
Ia meminta pemerintah menghadirkan kebijakan yang dapat menjamin tersedianya transportasi laut dengan tarif yang wajar dan masih terjangkau masyarakat.
DPRD Kabupaten MBD dan DPRD Provinsi Maluku juga diminta menggunakan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Kami berharap DPRD dapat melihat jeritan rakyat dan mendorong adanya solusi agar tarif kapal cepat tidak memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Abe juga mengusulkan pemerintah membuka peluang bagi operator lain untuk melayani rute tersebut apabila operator yang ada saat ini tidak mampu menyesuaikan tarif.
Menurutnya, kehadiran lebih dari satu operator dapat menciptakan persaingan sehat, sehingga masyarakat memiliki pilihan dan tarif transportasi bisa menjadi lebih kompetitif.
Ia menilai tingginya tarif transportasi laut tidak hanya menyangkut persoalan bisnis, tetapi juga berkaitan dengan pemerataan pembangunan dan keadilan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Sejumlah kalangan juga mendorong pemerintah mengevaluasi struktur tarif kapal cepat. Opsi subsidi, skema Public Service Obligation (PSO), maupun bentuk intervensi lainnya dinilai dapat dipertimbangkan agar beban biaya perjalanan tidak sepenuhnya ditanggung masyarakat.
