Porostimur.com, Sofifi – Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, semakin memanas. Malut Institut dan LIRA Maluku Utara mendesak tujuh perusahaan pemegang IUP tambang nikel segera angkat kaki dari pulau kecil tersebut, karena dianggap melanggar aturan kawasan lindung sekaligus mengancam kehidupan masyarakat setempat.
Sorotan tajam diarahkan ke PT Karya Wijaya, perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Berdasarkan laporan Malut Institut, izin perusahaan ini diterbitkan melalui SK Gubernur No. 502/34/DPMPTSP/XII/2020 untuk konsesi seluas 500 hektare dengan masa operasi 2020–2040.
Potensi Konflik Kepentingan
Ketua LIRA Malut Said Alkatiri, menegaskan bahwa keberadaan PT Karya Wijaya tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga menimbulkan dugaan konflik kepentingan dan kerusakan lingkungan yang serius.
“Penambangan di Pulau Gebe melawan hukum, potensi konflik kepentingan. Saya kira Gubernur Sherly harus menjadi contoh kepatuhan terhadap hukum. Jika benar ada afiliasi ini, Sherly Tjoanda harus merespons desakan dan mengeluarkan PT Karya Wijaya dari Pulau Gebe,” tegas Said, Kamis (4/9/2025).
Selain PT Karya Wijaya, daftar perusahaan yang didesak hengkang oleh Malut Institut meliputi PT Bartra Putra Mulia, PT Anugrah Sukses Mining, PT Lopoly Mining Cdx, PT Smart Marsindo, PT Mineral Trobos, dan PT Mineral Jaya Molagina. Secara keseluruhan, konsesi tambang mereka mencakup ribuan hektare dengan masa izin beragam.
Ancaman terhadap Pulau Kecil
Pulau Gebe dengan luas hanya 224 km² termasuk dalam kategori pulau kecil yang seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014, yang secara tegas melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Aktivitas tambang telah memicu pencemaran air, deforestasi, konflik agraria, serta hilangnya mata pencaharian petani dan nelayan. Bahkan, warga menuding ribuan pohon pala milik petani ditebang akibat aktivitas PT Karya Wijaya.
“Kasihan, jangan karena hanya ingin mengejar kekayaan, rakyat dibuat menderita,” keluh seorang warga Gebe yang meminta namanya dirahasiakan.
Tuntutan Penegakan Hukum
Malut Institut dan LIRA menilai lemahnya implementasi UU menjadi pintu masuk mafia tambang untuk mengeksploitasi pulau kecil. Karena itu, mereka menyuarakan tiga tuntutan utama, yakni Pencabutan operasional PT Karya Wijaya dan enam perusahaan lain di Pulau Gebe; Pemeriksaan potensi konflik kepentingan dan dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik; serta Penegakan perlindungan kawasan lindung dan pemulihan lingkungan jika terbukti terjadi kerusakan. (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel porostimur.com
