Porostimur.com, Ambon – Beragam klarifikasi dari pihak di luar Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terkait sejumlah persoalan pemerintahan daerah mulai dipertanyakan. Seorang pemuda SBB berinisial AO menilai, penjelasan dari pihak yang tidak memiliki kewenangan langsung berpotensi menimbulkan bias dan membuat masyarakat menerima informasi yang tidak utuh.
Menurut AO, publik saat ini tengah mengikuti sejumlah isu yang berkembang di lingkungan Pemkab SBB. Di antaranya menyangkut sisa anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) SBB sebesar Rp93 juta, pengajuan anggaran TP-PKK SBB kepada PT Midi Utama Indonesia Tbk (Alfamidi) senilai Rp72 juta, hingga persoalan penggunaan BBM dan belanja pada Sekretariat Daerah serta TP-PKK SBB.
AO menilai, persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah semestinya dijelaskan langsung oleh institusi yang memiliki kewenangan dan memahami dokumen maupun proses administrasinya.
“Yang memiliki kewenangan memberikan klarifikasi resmi atas persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait maupun Inspektorat. Pihak atau organisasi di luar OPD tidak memiliki kewenangan untuk memberikan klarifikasi resmi atas nama pemerintah daerah,” ujar AO.
