Aktivis HMI Ambon Ditangkap, HMI Lhokseumawe: Polresta Ambon Bunuh Keadilan dan Kepastian Hukum

oleh -151 views
Link Banner

Porostimur.com | Lhokseumawe: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara menilai penangkapan aktivis HMI Cabang Ambon, Risman Soulissa (RS) oleh aparat kepolisian dari Polresta Ambon pada 25 Juli 2021 karena postingannya di akun medsos seruan “Copot Presiden Jokowi” lalu, tuai kontroversi dikalangan publik.

Untuk itu, Ketua Umum terpilih/Formatuer HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli mengecam penangkapan Risman yang diduga tidak sesuai prosedur hukum.

“Kita sangat menyayangkan penangkapan Risman yang cacat prosedur hukum, anehnya seruan copot jabatan presiden itu bagian dari kritik dan kemerdekaan berpendapat yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan Perundang-undangan. Tapi malah ditangkap dan dijerat UU ITE, ini telah mencederai aturan yang berlaku,” ujar Fadli dalam keterangan pers, Rabu (28/7/2021) di Lhokseumawe.

Baca Juga  Update Kasus Corona di RI: 8.882 Positif, 1.107 Sembuh, 743 Meninggal

Fadli juga mengatakan bahwa dari insiden tersebut, juga diduga Polresta Ambon melampaui wewenangnya selaku bagian dari Insitusi Polri, dan tidak mencerminkan Polisi sebagai mitra masyarakat.

“Seharusnya, aparat Kepolisian bisa melihat dan memilah, mana yang dinamakan kritik, masukan dan pendapat, mana yang dinamakan ujaran kebencian, dan Polresta Ambon sudah memberikan stigma buruk terhadap institusi kepolisian,” tukas Muhammad Fadli yang juga pemerhati hukum asal Aceh.

Selain itu menurut Fadli, Kapolri juga telah mengeluarkan SE POLRI No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Isi surat edaran itu salah satunya meminta penyidik polisi mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. 

Baca Juga  5 Fakta The East, Film Perang Indonesia dari Mata Belanda

“Namun, SE dari orang nomor satu di kepolisian malah diabaikan oleh Polresta Ambon dan tidak mengedepankan azas Ultimum remedium (Hukum pidana sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum) dalam penyelesaian perkara sahabat kami Risman,” terang Fadli.

Dirinya juga sangat kecewa, padahal SE tersebut juga memberikan ruang kedua belah pihak untuk terlebih dahulu bermediasi.

“Tapi Polresta Ambon malah diduga mengedepankan sikap arogansi wewenang, bukannya mematuhi edaran Kapolri,” sambungnya.

Dengan kejadian itu, maka menurutnya hal tersebut membuat kepastian hukum di Indonesia menjadi buram dan keadilan bagi masyarakat menjadi terbunuh. Untuk itu Fadli meminta, agar Kapolresta Ambon membebaskan Risman dari jeratan hukum.

“Karena dengan alasan SE Kapolri itu, kami minta rekan kami dibebaskan. Risman bukan penjahat, tapi dia pejuang demokrasi di pulau Ambon,” tegasnya

Baca Juga  Megawati akan Minta Petunjuk Allah SWT untuk Tentukan Capres 2024

“Kita berharap kasus ini menjadi atensi Kapolri, slogan Presisi Kapolri harus di ikuti dan diteladani oleh seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, dimana pendekatan Restorative justice lebih diutamakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum, dan Azas Ultima Remedium lebih diutamakan daripada Premium Remedium,” pungkas Fadli.

(red/ajnn)