Meminjam apa yang disampaikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur (1940-2009) “selama lebih dari 30 tahun, TNI pernah berkuasa di negeri ini. Wajarlah bila kini kecurigaan selalu diarahkan kepadanya. Segala macam hal yang menunjukkan melemahnya pemerintahan dan tereduksinya kebebasan bagi masyarakat sipil selalu dianggap sebagai ‘upaya’ TNI untuk berkuasa kembali.”
Meski demikian, apa yang ditulis di dalam bukunya berjudul: Menjawab Kegelisahan Rakyat itu, Presiden RI ke-4 tersebut mengajak rakyat untuk mengambil sikap hati-hati dan tidak melakukan generalisasi atas TNI sebagai lembaga. Menurutnya, memang ada oknum yang mengejar ambisi pribadi, seperti memandang peran TNI dalam politik amat diperlukan guna kelangsungan hidup bangsa ini.
Namun, Gus Dur nampak optimis bahwa kenyataannya peran seperti itu tidak akan pernah bisa. “Karena struktur serta hierarki TNI sendiri, yang bertopang atas ketundukan mutlak kepada atasan, tidak memungkinkan TNI berperan demokratis tanpa kehadiran sipil dalam pengendalian keadaan. Karena itu, demokratisasi sendiri harus dilakukan bangsa ini bersama, termasuk ditopang kemauan TNI sebagai institusi.”
Hemat saya, terlepas dari optimisme Gus Dur di atas, kegalauan yang dirasakan hari-hari ini oleh masyarakat sipil harus tetap dimaklumi sebagai kenyataan bahwa ada potensi yang mengarah kepada pelemahan kekuatan civil society di negara demokrasi ini. Bayang-bayang militer itu dirasakan betul oleh masyarakat sipil dengan hasil revisi UU TNI yang tak sesuai harapan. Pun kini keresahan itu ditambah dengan adanya kabar buruk bahwa beberapa tentara di daerah masuk ke kampus-kampus. Padahal tidak pernah diundang oleh pihak universitas. Akademisi dan mahasiswa curiga dan bertanya-tanya: ada motif apa di belakang itu semua?
