Porostimur.com, Jakarta – Sebagai institusi yang dimandatkan UU ASN untuk melakukan pengawasan implementasi sistem merit di lingkup instansi pemerintah, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mengoptimalkan peran sentralnya sebagai pengawal utama penerapan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN, khususnya dalam proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
Kepala BKN Prof. Zudan menegaskan bahwa optimalisasi pengawasan sistem merit terhadap pengisian JPT dilakukan untuk memastikan bahwa setiap tahapan seleksi JPT berjalan objektif, transparan, dan berbasis kompetensi sebagaimana implementasi sistem merit yang berorientasi pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai fondasi penting dalam reformasi birokrasi guna mendukung realisasi program Asta Cita Presiden Prabowo.
Untuk menindaklanjuti langkah optimalisasi pengawasan pengisian JPT tersebut, Prof. Zudan menyampaikan bahwa BKN tidak lagi mengikutsertakan pejabat di lingkungan BKN sebagai panitia seleksi dalam proses seleksi terbuka pengisian JPT di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Sebaliknya, BKN akan fokus memperkuat perannya dalam implementasi sistem merit, yakni mengawasi seluruh rangkaian atau tahapan proses pengisian JPT di lingkup instansi pemerintah secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mencegah terjadinya potensi konflik kepentingan.
