Porostimur.com | Ternate: Halmahera Corruption Watch (HCW) , meminta KPK segera menelusuri dugaan kasus bantuan sosial Covid-19 di Maluku Utara pasca operasi OTT Menteri Sosial RI, Juliardi P. Batubara.
Ditektur HCW, Rajak Idrus mengatakan, sesuai hasil Pantauan HCW Di lapangan menemukan ada ketidak wajaran dalam pembagian bantuan sosial selama pandemi Covid-19 di Maluku Utara.
Rajak bilang, HCW menduga bahwa pasca operasi OTT KPK terhadap tersangka Menteri Sosial Juliari P. Batubara dan penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Sosial menyangkut bantuan sosial, juga berpotensi sampai di Maluku Utara.
“Ketika HCW mengikuti dan selidiki selama pembagian itu dilakukan berpotensi juga bantuan tersebut mengalir hingga di Maluku Utara. Bukan hanya di walayah Jabodetabek,” katanya.
Anak muda yang akrab disapa Jeck ini menuturkan, HCW menemukan banyak kejanggalan saat pembagian Bantuan Sosial Covid-19 di Maluku Utara.
“Kami mencoba telusuri di Maluku Utara dalam pembagian bantuan sosial Covid-19 itu, ada dua formulasi yaitu dalam bentuk barang /sembako dan juga dalam bentuk uang tunai,” ungkap Jeck.
“Maka dengan itu secara lembaga HCW minta agar KPK pun mengkorscek karna ketika dalam pembagian bantuan Covid-19 ada keterpihakan saat dibagikan. Karna yang menikmati bantuan Covid-19 hanya 40 persen masyarkat yang tidak mampu untuk menikmati bantuan tersebut. Akan tetapi 60 persen dinikmati oleh orang orang sudah dianggap mapan dari sisi ekonomi. Kami juga menemukan banyak pejabat daerah yang ada di Maluku Utara pun turut menikmati bantuan Covid-19,” bebernya.
