“Ini bukan soal fraksi setuju atau tidak, tapi soal lembaga. Soal tugas kita selaku anggota DPRD dalam melakukan pengawasan. Dengan itu, saya minta mestinya dipertimbangkan lagi sebelum ditetapkan,” ujar Ari Sahertian dari Fraksi PKB.
Hal yang sama juga disampaikan Gunawan Mochtar (PKB) dan Hary Putra Far Far (Perindo), yang mendudukan aturan dan mekanisme paripurna DPRD.
Menurut mereka, bahwa ketika ada fraksi yang mengambil sikap menolak, meski dibijaki sebelum adanya penetapan. Meski akhirnya, interupsi itu tidak dibijaki pimpinan rapat yang tetap menetapkan Perda tentang persetujuaa LPJ APBD 2020.
Karena tak ada solusi, sembilan anggota DPRD dari dua fraksi (Perindo dan PKB), mengambil sikap walk out dari Ruang Paripurna dan menolak Rancangan Perda tersebut .
Penetapan itu dilakukan, karena pimpinan rapat beranggapan, bahwa dari sembilan fraksi DPRD Kota Ambon, hanya dua fraksi yang menolak. Sehingga dengan tujuh fraksi, dianggap masih memenuhi korum untuk menetapkan Perda LPJ APBD 2020.
“Ada 9 fraksi, kalau 2 saja yang tolak, berati ada 7 fraksi yang menerima. Dengan itu masih memenuhi korum untuk menetapkan Perda LPJ APBD 2020 ini,” ujar Toisutta. (nicolas)
