Menurut Arsad, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan yang perlu dijelaskan pemerintah, terutama mengenai efektivitas belanja daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hotel Bela semakin ramai, rakyat miskin justru bertambah. Ekonomi makin susah. Ini fakta yang dipertontonkan Gubernur kepada rakyatnya,” tegasnya.
Arsad juga menyoroti rata-rata lama menginap tamu yang disebut hanya sekitar 1,52 malam. Ia menduga tingginya aktivitas hotel tersebut lebih banyak berkaitan dengan kegiatan pemerintahan daripada kunjungan wisatawan.
“Ini bukan wisatawan. Ini tamu gubernur, rapat SKPD, seminar, koordinasi, kunjungan pejabat, dan acara seremonial. Uang negara yang menggerakkan,” ujarnya.
Soroti APBD Rp2,8 Triliun dan Belanja Bansos
Kritik Arsad kemudian diarahkan pada struktur belanja APBD Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026 yang disebut mencapai sekitar Rp2,819 triliun.
Ia menyoroti sejumlah belanja yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, seperti sewa hotel, jamuan, pertemuan, Musrenbang, hingga penerimaan tamu dari luar daerah.
Menurut Arsad, apabila sebagian besar kegiatan pemerintahan tersebut terkonsentrasi di hotel di Kota Ternate, maka pola belanja pemerintah berpotensi menciptakan perputaran ekonomi yang tidak merata.
