Ia berharap, dengan dukungan berbagai pihak, Kementerian ATR/BPN semakin maju dan masyarakat pun terhindar dari kejahatan pertanahan yang disebabkan oleh mafia tanah. “Kita sama-sama menjaga bagaimana sistem pelayanan pertanahan kita menjadi lebih baik,” tegas Sekjen Kementerian ATR/BPN.
Adapun di tahun ini, Kementerian ATR/BPN menargetkan sebanyak 104 Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota Indonesia menjalankan layanan pertanahan secara elektronik. Kemudian pada 2025, seluruh Kantor Pertanahan diharapkan dapat melaksanakan transformasi digital tersebut.
“Jadi tidak ada lagi Kantor Pertanahan memberikan pelayanan secara analog, kita akan konversi semuanya di tahun 2025 menjadi layanan elektronik. Tentu kita akan melajukan perubahan-perubahan terkait sistem yang kita perbaiki. Hasil studi banding, hasil kita berdiskusi dengan beberapa negara, kita sudah yakin dan Bank Dunia juga sudah memberikan beberapa penguatan terhadap sistem yang akan kita kembangkan,” jelas Sekjen Kementerian ATR/BPN.
Turut hadir dalam kesempatan ini, Dekan Fakultas Hukum UNDIP, Retno Saraswati; Ketua IKANOT UNDIP, Otty Hari Chandra Ubayani beserta jajaran; perwakilan Mahkamah Agung dan Bareskrim Polri; serta sejumlah _civitas academica_ FH UNDIP. (YS/FA)
