Porostimur.com, Jailolo — Kondisi fiskal Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tidak hanya tertekan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Beban cicilan pokok pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp208 miliar turut menjadi salah satu faktor yang mempersempit ruang fiskal daerah.
Fakta tersebut terungkap dalam pembacaan laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Halmahera Barat terhadap dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Laporan tersebut dibacakan Ketua Komisi II DPRD Halmahera Barat, Joko Ahadi, dalam Rapat Paripurna DPRD Halbar, Kamis (13/8/2026).
Dalam pemaparan Banggar, tekanan fiskal Halbar terlihat dari terbatasnya ruang pembiayaan pembangunan. Sebagian surplus pendapatan daerah harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang PEN.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar surplus pendapatan tersedot untuk membayar cicilan pokok utang PEN,” ungkap Joko saat membacakan laporan Banggar.
Target Pertumbuhan Ekonomi Dinilai Terlalu Ambisius
Selain persoalan utang, Banggar juga menyoroti target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Halmahera Barat dalam KUA-PPAS 2027 yang dipatok sebesar 6,10 persen.
Angka tersebut dinilai terlalu ambisius apabila dibandingkan dengan target 2026 sebesar 6 persen dan realisasi pertumbuhan ekonomi Halbar pada 2025 yang hanya mencapai 3,91 persen.
