Porostimur.com, Labuha – Posisi Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif (Disparbudekraf) Halmahera Selatan, Ali Dano Hasan, kini berada dalam sorotan. Desakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Halmahera Selatan agar dirinya dicopot dari jabatan mulai mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.
Namun, belum ada keputusan pencopotan.
Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin, menegaskan kemungkinan pencopotan baru dapat dilakukan apabila Ali Dano terbukti melanggar kode etik maupun ketentuan disiplin aparatur sipil negara (ASN).
Pernyataan itu disampaikan Helmi saat menerima perwakilan PWI Halmahera Selatan yang menggelar aksi damai bertajuk “Save Kebebasan Pers dan Keterbukaan Informasi Publik” di Kantor Bupati Halmahera Selatan, Selasa (4/8/2026).
Aksi tersebut menjadi bentuk protes PWI menyusul polemik klarifikasi Ali Dano yang dimuat media Garudapost.id.
PWI menilai Ali Dano telah tampil sebagai juru bicara pengelola Kusu Island Resort dalam polemik dugaan penghalangan kerja jurnalistik. Sikap tersebut dinilai menimbulkan kontroversi dan memunculkan pertanyaan mengenai netralitas pejabat pemerintah dalam persoalan yang berkaitan dengan kerja pers.
