Oleh: Moh. Suaib Mappasila, Sekjen IKAFE (Ikatan Alumni Fak. Ekonomi dan Bisnis) Universitas Hasanuddin. Pemerhati masalah ekonomi, sosial dan hukum.
PEMERINTAHAN Prabowo Subianto yang dimulai pada 20 Oktober 2024, sudah memasuki fase 100 hari pertama. Sebagai pemerintahan baru, periode ini sangat krusial untuk menetapkan arah kebijakan dan menilai sejauh mana program-program mereka dapat memberikan dampak nyata bagi rakyat Indonesia.
Namun, tak dapat dipungkiri, kritik terhadap kinerja pemerintah mulai bermunculan. Banyak pihak menilai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan ini masih terhitung lambat, terutama terkait keberadaan beberapa pos kementerian baru yang belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan riil.
Meskipun demikian, apakah lambatnya kinerja ini merupakan fase transisi yang alami, ataukah kelambanan yang lebih mendalam? Pertanyaan yang perlu dijawab.
Konsolidasi Politik
Dalam 100 hari pertama pemerintahan ini, terlihat adanya lobi politik dan aktivitas politis yang cukup dominan dalam menentukan arah kebijakan, yang mengindikasikan bahwa pemerintah lebih terfokus pada konsolidasi kekuasaan daripada implementasi program-program riil.
Ini adalah gambaran umum yang sering terjadi pada pemerintahan baru, yang dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan stabilitas politik dengan kebutuhan mendesak dari publik.
