Akan tetapi, demokrasi memerlukan lebih dari sekadar kedekatan emosional. Seorang kepala daerah dapat berhasil membangun hubungan yang hangat dengan warganya, tetapi memimpin sebuah negara menuntut kemampuan yang jauh lebih kompleks. Ia memerlukan visi yang panjang, kapasitas mengelola birokrasi, keberanian menghadapi berbagai kepentingan yang saling bertabrakan, kemampuan menjaga supremasi hukum, serta komitmen memperkuat institusi negara.
Di sinilah kita sering tergelincir. Kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa pemimpin yang disukai rakyat pasti akan menjadi pemimpin nasional yang berhasil. Padahal popularitas bukanlah kapasitas. Kedekatan dengan rakyat bukanlah ukuran tunggal kemampuan memimpin negara. Apalagi di era media sosial, ketika kesan dapat dibangun jauh lebih cepat daripada rekam jejak dapat diuji.
Ada satu hal yang kerap luput dari perhatian kita. Menjadi presiden tidak sama dengan menjadi kepala daerah. Seorang gubernur boleh berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan lokal, tetapi seorang presiden memikul tanggung jawab yang jauh lebih besar. Ia tidak hanya mengurus jalan, irigasi, sekolah, atau pelayanan publik. Ia harus mampu membaca perubahan geopolitik, memahami dinamika ekonomi global, menghadapi perang dagang, menjaga kepentingan nasional di tengah rivalitas negara-negara besar, serta membawa Indonesia berbicara dengan wibawa di forum-forum internasional.
