Di posisi kelima, ada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), di mana dari 120 pejabat, tercatat 93 sudah melaporakn LHKPNnya, sementara 27 orang belum.
Berikutnya Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, di mana dari 291 pejabat, tercatat 274 sudah melaporkan LHKPNnya, sedangkan 17 orang belum.
Sedangkan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dari 54 orang pejabat, 48 orang telah melaporkan LHKPNnya, namun enam orang belum melaporkan harta kekayaannya.
Terakhir, Pemerintah Kabupaten Buru, di mana 4 orang dari 166 pejabat belum melaporkan LHKPNnya, sedangkan 162 sudah melapor.
Sementara itu, seluruh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Ambon, Kota Tual, Pemerintah Kabupaten Seram Abagian Abarat (SBB) dan Kabupaten Kepulauan Aru, tercatat telah melaporkan harta kekayannya kepada KPK.
Sesuai data yang diperoleh, untuk Kota Ambon, terdapat 216 pejabat, Kota Tual 100 orang pejabat, Kabupaten SBB 113 pejabat dan Kabupaten Kepulauan Aru 187 orang pejabat. (Tim)
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
