Porostimur.com | Ternate: Halmahera Coruption Watch (HCW) Maluku Utara (Malut) menilai sejumlah proyek di Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Provinsi (BPPW) Maluku Utara tidaklah beres sehingga HCW akan menyurati ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal ini disampaikan oleh Direktur HCW, Rajak Idrus kepada Porostimur.com, Ahad (11/7/2021).
Idrus menjelaskan, dalam investigasinya, HCW telah menemukan salah satu proyek pembangunan di BPPW Provinsi Maluku Utara yang sudah dikerjakan dari tahun 2019, namun hingga tahun 2021 proyek tersebut tidak selesai. Bahkan dikatakannya, ditemukan pekerjaan proyek tersebut tidak ada pembangunan sedikit pun.
“Saat kami tinjau di lapangan, kami tidak menemukan apa-apa. Kami hanya menemukan lokasi proyek hanya tidak ada pembangunan. Papan nama proyek pun tidak ada di lokasi proyek, sehingga tim HCW pun tidak dapat berkesimpulan proyek apa yang akan dikerjakan di lokasi tersebut”, ungkapnya.
HCW pun mencoba mempelajari beberapa dokumen dan menemukan ada salah satu item progres dengan jenis pekerjaan yaitu Pembangunan Penataan Kawasan CBD Gotalamo dan Waterfront City Morotai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Morotai.
Dijelaskannya, proyek tersebut harus dikerjakan di Kabupaten Pulau Morotai sejak tanggal 1 agustus 2019 dan sebagai pemenang tender, proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Laosindo Pratama dengan anggaran sebesar Rp32.580.592.000 dengan No kontrak HK.02.03./PPK.PKP-MU/SP-FSK/PKT-03/APBN/2019. Namun hingga saat ini, proyek tersebut tidak ada progres di lapangan sedangkan nama paket tersebut tertera di sistem LPSE.
