Butir berikutnya yang banyak dipikirkan ulama adalah pendidikan (8). Mereka merekomendasikan reorientasi sistem pendidikan nasional, kesetaraan tata kelola pendidikan agama lintas kementerian, kesejahteraan guru dan dosen agama. Bahkan kiai, tuan guru dan ustaz di pesantren serta madrasah disebut secara eksplisit.
Tak kalah penting, mereka mengemukakan persoalan mandat konstitusi yang menetapkan anggaran pendidikan 20 persen. Mestinya, sesuai bunyi konstitusi, anggaran itu tak memasukkan anggaran pendidikan kedinasan.
Lalu, topik berikutnya yang menjadi perhatian ulama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (7). Taujihat meminta sesuatu yang cukup berani: transformasi bangsa dari “pengguna menjadi pengembang teknologi”.
Mereka berpesan, sains harus dimulai sejak pendidikan dasar. Talenta sains perlu dimuliakan. Ilmu-ilmu keislaman harus bertemu sains, rekayasa dan komputasi. Khazanah intelektual Islam perlu didigitalisasi. Riset diarahkan pada pangan, energi, kesehatan dan pertahanan.
Sesudah itu masuklah rangkaian persoalan bangsa lainnya yang menjadi kerisauan para ulama: soal LGBT, kecerdasan artifisial dan kedaulatan digital, ketahanan keluarga, persatuan umat, pelembagaan etika, sampai diplomasi global dan penguatan peran Indonesia di Organisasi Kerja Sama Islam serta Global South.
