Soal Pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Ambon, Wally: Banyak Masyarakat Cemas

oleh -85 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally mengatakan, agar dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kota Ambon, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Namun pemberlakuan kebijakan tersebut menurutnya, membuat banyak masyarakat cemas terutama menyangkut kegiatan keagamaan menyongsong perayaan Idul Adha di bulan Juli ini.

“Dengan adanya pembatasan itu, tidak bisa serta merta dilakukan pembatasan untuk beribadah di Masjid, apalagi sholat Idul Adha di Kota Ambon, seperti yang lagi ramai dibincangkan di setiap lingkungan dan media sosial, karena sampai saat ini pun tim gugus tugas belum melakukan rapat dengan DPRD Kota Ambon terkait kebijakan PPKM mikro ini. Jadi yang menjadi kegelisahan masyarakat saat ini terkait ibadah di Masjid perlu menjadi perhatian pemerintah, tetapi masyarakat dapat dianjurkan untuk menjaga protokol kesehatan”, ungkap Wally kepada Porostimur.com di Ambon, Sabtu (10/7/2021).

Baca Juga  PKS Kota Ambon Siapkan 250 Titik Pembagian Sembako Murah di Bulan Ramadhan

Wally menyarankan, agar Pemkot Ambon perlu melakukan tes secara masif di lingkungan Kota Ambon, baik di desa/kelurahan sampai pada tingkat RT/RW supaya dari tes tersebut dapat diketahui kondisi lingkungan mana yang masuk dalam zona merah. Jika suatu lingkungan itu tidak bermasalah, maka masyarakat dapat melakukan sholat lima waktu dan sholat Idul Adha di Masjid di lingkungan RT/RW dengan selalu menjaga protokol kesehatan.

“Saat ini masyarakat dihimbau agar melakukan vaksin sehingga semua masyarakat saat ini berbondong-bondong datangi lokasi kegiatan vaksin. Begitu banyak antusias masyarakat mengikuti vaksin, itu pertanda masyarakat juga dapat mengikuti anjuran pemerintah”, katanya.

Anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera ini juga menegaskan, jika Pemkot menjalankan kebijakan PPKM mikro, perlu juga ada evaluasi dari tim gugus untuk 14 hari kedepan sehingga dapat mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dari PPKM mikro terhadap dampak pengurangan penyebaran covid, dampak ekonomi bagi masyarakat dan yang terpenting menurutnya tidak menimbulkan kecemasan di masyarakat.

Baca Juga  Sidang Isbat Awal Dzulhijjah 1442 H Digelar 10 Juli 2021

“Kedepan apapun yang dilakukan pemerintah, harus dengan mudah dapat diukur keberhasilan suatu program. Jika angka penularan Covid-19 terus meningkat, berarti ada yang kurang pas dilakukan oleh pemerintah dalam memutus rantai penularan. Masyarakat sudah sangat menderita sejak dilakukan PSBB di Kota Ambon dan saat ini dilakukan lagi PPKM mikro. Apalagi bantuan pemerintah tidak dapat menyentuh semua masyarakat yang membutuhkan. Pemkot perlu melakukan kebijakan yang dapat mengurangi penderitaan masyarakat dengan bantuan sembako. Apalagi daya jual dan daya beli masyarakat di Kota Ambon mengalami penurunan yang signifikan”, tandasnya.

Dirinya menuturkan, saat Kota Ambon ditetapkan sebagai zona merah dengan diikuti makin tingginya angka kasus Covid-19 dan penyebarannya, maka tugas satgas yang semakin berat perlu diikuti sosialisasi di masyarakat sehingga diharapkan kesadaran masyarakat lebih tinggi dalam menaati protokol kesehatan, karena masyarakat juga mempunyai andil bersama pemerintah dan stakeholder lainnya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini.

Baca Juga  Uritimur: Putusan PN Saumlaki Cederai Rasa Keadilan

“Dalam menjalankan instruksi Walikota, Nomor: 2 Tahun 2021, pegawai Kota Ambon dapat diizinkan kerja dari rumah. Namun ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat perlu mencari makan sendiri, sehingga kerja diluar rumah tidak bisa dielakkan, sehingga perlu perhatian pemerintah bagi masyarakatnya juga di Kota Ambon,” tutup Wally. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.