“Saya juga merasa senang karena ini bisa ditinjau langsung oleh Pak Menteri PANRB karena beliau sendiri yang akan melakukan penilaian, masukan, sehingga sistem kerja kami semakin baik,” tuturnya.
Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta terbuka dengan kritik dan saran yang membangun terkait pertanahan dan tata ruang.
“Kami memiliki semangat dan komitmen ini, insyaallah dengan pelayanan yang semakin baik, dapat menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama,” ungkapnya.
Menteri PANRB sendiri menekankan kembali arahan Presiden Joko Widodo terkait transformasi digital pada sistem birokrasi di pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Digitalisasi birokrasi di Kementerian ATR/BPN itu penting karena ini bagian dari mendorong kinerja dan target capaian ke depannya agar lebih terukur. Inilah yang disebut Bapak Presiden soal birokrasi berdampak,” jelasnya.
Abdullah Azwar Anas menyebut bahwa upaya yang dilakukan oleh Menteri AHY dan Kementerian ATR/BPN dalam sertipikasi elektronik dan penyediaan layanan pertanahan elektronik ini ibarat melakukan disrupsi pekerjaan. Ia berharap, disrupsi ini menjadi lompatan besar untuk meningkatkan pelayanan pemerintah utamanya di bidang pertanahan.
