“Semua dipusatkan di Hotel Bela, bukan di Sofifi sebagai ibu kota. Akibatnya belanja untuk hotel mencapai ratusan miliar. Sementara belanja bantuan sosial hanya Rp5,15 miliar untuk membantu warga miskin,” kritiknya.
Ia menilai ketimpangan tersebut semakin terasa apabila dibandingkan dengan kondisi masyarakat miskin yang masih menghadapi tekanan biaya hidup.
Arsad menyebut garis kemiskinan Maluku Utara pada Maret 2026 berada di angka Rp724.488 per kapita per bulan. Dengan rata-rata anggota rumah tangga sekitar 5,63 orang, kebutuhan rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan disebut mencapai sekitar Rp4,079 juta per bulan.
Bagi Arsad, angka tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan prioritas belanja daerah.
Khawatir APBD Hanya Berputar di Kota
Arsad juga mengkritik konsentrasi kegiatan pemerintahan di Kota Ternate. Menurutnya, pola tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan dengan masyarakat di wilayah pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Ia mengatakan masyarakat di wilayah tersebut menghadapi tantangan berbeda, terutama tingginya biaya transportasi, keterbatasan akses pelayanan publik, serta daya beli yang relatif rendah.
“Kalau APBD lebih banyak dipakai untuk hotel di kota, maka uang tidak akan pernah mengalir sampai ke desa. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin jauh dari negara,” ujarnya.
