Mahfud kemudian menilai wacana terkait penundaan pemilu yang muncul di parpol, DPR, LSM dan ormas merupakan hal lumrah untuk dilakukan.
“Bahwa Partai Politik, DPR, LSM, Ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silahkan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Tapi bagi pemerintah, saya sekarang sudah menyiapkan. Tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, legislatif dan Pilkada serentak. Itu kita siapkan,” lanjut Mahfud.
Selain itu, Mahfud menyebut kondisi demokrasi saat ini yang berbeda dengan rezim Orde Baru. Menurutnya, kondisi demokrasi kini membebaskan masyarakat dalam memberikan pendapat.
“Ini negara Demokrasi, dulu jaman orde Baru kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara, pokoknya dulu semua ditegur. Sekarang bicaralah,” tegas Mahfud.
PDIP Ingatkan Elite Politik Taat Konstitusi
Sementara itu, PDI Perjuangan (PDIP) kembali berbicara soal wacana penundaan pemilu. PDIP mengingatkan para elite politik untuk taat terhadap konstitusi dan setia kepada ideologi Pancasila terkait wacana itu.
“Skala prioritas saat ini bergotong-royong membantu rakyat, terutama ‘recovery’ ekonomi akibat pandemi. Wacana penundaan pemilu menciptakan persoalan ketatanegaraan yang tidak perlu,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/3).
