“Hari ini ratusan masyarakat adat Tanimbar datang ke Kementerian Kehutanan bukan untuk meminta belas kasihan. Kami datang menagih tanggung jawab negara. Kami ingin mempertanyakan secara langsung mengapa hingga hari ini status tanah adat kami masih tidak memiliki kepastian, sementara pemerintah begitu cepat berbicara mengenai percepatan pembangunan dan groundbreaking Blok Masela. Jangan sampai negara lebih sibuk menyiapkan seremoni pembangunan daripada menyelesaikan hak rakyat yang akan terdampak,” ujar Alfaris.
Ia juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan secara langsung menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan secara langsung. Presiden jangan hanya hadir ketika proyek akan diresmikan, tetapi juga harus hadir ketika rakyat mempertanyakan keadilan. Kalau pemerintah benar-benar mengusung pembangunan yang berpihak kepada rakyat, maka buktikan dengan menyelesaikan status tanah adat masyarakat Tanimbar terlebih dahulu. Jangan sampai percepatan investasi justru berjalan lebih cepat daripada penegakan konstitusi,” katanya.
Tolak Pengalihan Tanah Adat
Dalam aksi tersebut, Alfaris juga mengkritik kebijakan yang dinilai membuka ruang bagi pengalihan sepihak tanah adat menjadi tanah negara maupun kawasan hutan.
