“Kami dan beberapa partai yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Malut sedang berkonsolidasi guna menghentikan kerja-kerja culas Gubernur Sherly melalui Pansus Hak Angket,” ujar Basri Salama, Jumat (15/4/2025).
Basri menegaskan, selaku gubernur, Sherly telah melakukan banyak masalah di awal pemerintahannya yang baru seumur jagung ini, sehingga harus dihentikan melalui Pansus Hak Angket.
“Banyak masalah yang dilakukan oleh Sherly, seperti soal haji, renovasi kediaman gubernur yang besar anggarannya hampir sama dengan bangun baru, soal kebohongan pengangkatan Abjan Sofyan sebagai Ketua TPPD, Soal konflik interes dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memperbanyak kegiatan pemerintahan di Hotel Bella, kemudian soal pencairan DBH yang tidak adil dan banyak lagi,” ujar dia.
Basri Salama bilang, dosa-dosa kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda inilah yang menjadi alasan pihaknya menghimpun koalisi untuk membentuk Pansus Hak Angket.
“Sekarang lagi ada upaya untuk mendorong pembentukan Pansus Hak Angket. InsyaAllah beberapa partai sudah sejalan,” pungkasnya.
Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News
