AHY juga menyoroti perihal munculnya penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi rakyat. AHY menyebut klaim tersebut tidak berdasar. “Masyarakat yang mana yang didengarkan. Yang jelas, Demokrat mengelilingi 34 provinsi, ratusan kabupaten/kota, yang ada masyarakat justru mengeluh terhadap situasi hari ini yang tidak kunjung membaik. Kalau ada yang membaik, itu lambat,” katanya.
AHY memandang wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengatasnamakan aspirasi masyarakat justru terkesan memainkan suara rakyat. AHY mengatakan, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, tidak sepatutnya dijadikan alasan menunda pesta demokrasi. Hal ini mengingat Pilkada 2020 tetap berlangsung meski kondisi pandemi lebih mengkhawatirkan dibanding saat ini.
“Saat Pilkada 2020, dikatakan juga tidak ada negara mana pun yang menunda pemilu dan pilkada hanya karena pandemi dan resesi ekonomi. Dijalankan lah Pilkada 2020, padahal itu sedang gawat-gawatnya pandemi. Jadi artinya, bangunan narasi (penundaan Pemilu 2024) yang disampaikan itu tidak logis, tidak adil, dan tidak berpihak kepada rakyat,” tegas AHY.
PKS
PKS menilai usulan penundaan Pemilu 2024 melanggar konstitusi yang telah mengatur dengan jelas pemilu dilaksanakan lima tahun sekali. PKS berpandangan alasan penundaan pemilu juga mengada-ada. Pasalnya, pemilu tidak mengganggu momentum kebangkitan ekonomi dan pembangunan pascapandemi Covid-19.
