Tapi, Indonesia sudah sangat maju, sehingga sangat naif kalau kekeliruan seperti itu masih terulang di abad milenium ini. Namun, kalau nasib Pangkalan Brandan masih terjadi di tempat dewasa ini, maka hampir pasti itu bukan dilakukan negara, tetapi oleh pengusaha yang mengendalikan negara ini.
Namun, sangat menarik mencermati pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, karena sangat spektakuler dengan keberadaan smelter nikel di sana. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya pemerintah harus meminta maaf kepada rakyat Papua, karena telah menarik smelter Freeport ke Jawa Timur.
Artinya, kalau smelter Freeport itu dibangun di Papua, maka sebenarnya Papua juga akan mengalami peningkatan ekonomi, setidaknya dari sisi pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi di Maluku.
Di satu sisi, Presiden sangat bangga dengan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara, tapi di sisi lain telah menarik pertumbuhan ekonomi dari Papua ke Jawa Timur, dengan segala multiplier effect-nya. Semoga pemerintah menyadari kalau mereka telah mengambil hak orang Papua untuk pengembangan ekonominya.
Situasi seperti di Maluku Utara ini, juga yang menjadi kerinduan orang di Maluku, sehingga mati-matian meminta kilang Blok Masela di darat, karena mengharapkan adanya pusat pertumbuhan baru dengan keberadaan kilang dan berbagai multiplier effect yang dihasilkan, tetapi yang terjadi harapan itu tidak mudah, karena berhadapan para pengusaha yang juga merangkap sebagai penguasa.
