Polda Malut Tahap I Kasus Dugaan Korupsi Bendung dan Jaringan Irigasi Kaporo

oleh -70 views
Link Banner

Porostimur.com – Ternate: Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui Subdit III Tindak Pidana Korupsi Dit Reskrimsus telah menyerahkan berkas Tahap I atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana pekerjaan bendung dan jaringan irigasi Kaporo ke Jaksa penuntut Umum (JPU) Kejaksaan tinggi Maluku Utara.

Kabidhumas Polda Maluku Utara saat di mintai keterangan di ruang kerjanya, Rabu (27/10/2021) membenarkan hal tersebut, dimana Polda Maluku Utara telah menyerahkan Berkas Tahap I Tindak Pidana Korupsi Dana pekerjaan bendung dan jaringan irigasi Kaporo ke Jaksa Penuntut Umum.

“Berkas Tahap I ini sudah di serahkan pada tanggal 21 Oktober 2021 ke Kejaksaan tinggi Maluku Utara lalu,” kata Kabidhumas.

Lebih lanjut Kabidhumas menjelaskan bahwa Perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Dana APBD (DAK) Kabupaten Kepulauan Sula tersebut terjadi pada Tahun 2018 dan 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 9.793.609.134,- pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kabupaten Kepulauan Sula yang dilaksanakan oleh PT. AMK.

“Penyalahgunaan Dana Proyek pekerjaan pembangunan Bendung Dan Jaringan Irigasi Kaporo tersebut telah merugikan keuangan negara atau daerah sebesar Rp. 2.072.951.119,” ungkapnya.

Baca Juga  Capaian Vaksinasi Rendah, Kabidhumas: Polda Malut akan Razia Penumpang Transportasi Laut

Juru Bicara Polda Maluku Utara tersebut juga menjelaskan bahwa Dalam kasus tindak Pidana Korupsi ini, Polda Maluku Utara sudah memeriksa sebanyak 21 Saksi dan 3 Saksi Ahli.

“Berdasarkan pemeriksaan Saksi dan alat bukti yang ada, Polda menetapkan 2 Tersangka dengan inisial MS dan ML yang diduga menyalahgunakan Dana pekerjaan Bendung dan Irigasi Kaporo Kepulauan Sula, dan berkas perkara kedua tersangka sudah di serahkan ke JPU,” jelasnya

Lebih lanjut ia menyebut bahwa pasal yang di sangkakan kepada kedua Tersangka yaitu, Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar. (adhy)

No More Posts Available.

No more pages to load.