Kuota BBM MBD Harus Dievaluasi
Karena itu, Anos meminta kuota BBM untuk Kabupaten Maluku Barat Daya dievaluasi dan ditambah berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti ketersediaan minyak tanah yang hingga kini masih menjadi kebutuhan penting bagi banyak rumah tangga di wilayah kepulauan.
“Minyak tanah harus ditambah kuotanya. Jangan sampai masyarakat di pulau-pulau harus mencari dari satu tempat ke tempat lain, menunggu lama, atau membeli dengan harga yang jauh lebih mahal karena pasokan terbatas,” tegasnya.
Menurut Anos, keterbatasan pasokan dapat menciptakan persoalan berantai. Ketika distribusi tidak lancar, masyarakat di pulau-pulau yang sudah menghadapi biaya transportasi tinggi akan kembali menanggung beban dari kenaikan harga di tingkat konsumen.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten MBD bersama Pemerintah Provinsi Maluku melakukan pemetaan kebutuhan BBM secara lebih rinci berdasarkan desa dan pulau.
Hasil pemetaan tersebut, kata dia, selanjutnya harus menjadi dasar untuk memperjuangkan tambahan kuota kepada Pertamina, BPH Migas dan pemerintah pusat.
Pulau Terluar Butuh Perlakuan Khusus
Anos juga meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada pulau-pulau yang memiliki tingkat kesulitan distribusi paling tinggi.
Menurutnya, karakter kepulauan Maluku tidak bisa disamakan dengan wilayah daratan yang memiliki akses jalan dan jaringan distribusi relatif lebih mudah.
“Tidak adil kalau masyarakat yang tinggal paling jauh justru menerima pelayanan paling sedikit dan paling terlambat. Jarak dari pusat pemerintahan tidak boleh menentukan kualitas pelayanan negara,” katanya.
Ia menilai ketersediaan BBM bukan sekadar persoalan komoditas energi. Bagi masyarakat pulau, BBM berkaitan langsung dengan mobilitas, transportasi, aktivitas ekonomi, pelayanan publik hingga konektivitas antarpulau.
