Oleh: Asghar Saleh, Politisi dan Pemerhati Budaya
Sebagian besar perang atau kudeta militer atau invasi dilakukan atas nama demokrasi melawan demokrasi”. Eduardo Galeano, jurnalis ternama dari Uruguay menuliskan ini setelah negerinya yang damai dikoyak kudeta militer. Ia kemudian pindah ke Argentina. Jalan hidupnya selurus kudeta karena di negeri tetangga itu, militer juga menjungkalkan Isabela Peron dari kursi Presiden melalui letusan senjata. Galeano memilih eksil ke Spanyol dan tetap melawan kekerasan dan otoriterisme melalui tulisan-tulisannya yang garang.
Sejarah yang merupakan kehendak rasional memang menuliskan banyak jejak perjuangan demokrasi. Jatuh bangun membuatnya tegak sebagai mercusuar kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun di kepingan yang lain, perjuangan itu kadang berbanding lurus dengan banyaknya kuasa membunuh demokrasi yang kerap mati “di tangan mereka yang bersenjata”. Selama perang dingin, kudeta atau perebutan kekuasaan dengan paksa dan menggunakan kekuatan senjata menyumbang sebagian besar kehancuran demokrasi.
Usai perang dingin, saat polarisasi hubungan antar negara didominasi Amerika, alasan “demokrasi” masih jadi pedestal untuk melegitimasi sebuah kudeta. Tumbangnya Mohamed Morsi dari kursi Presiden yang sebelumnya terpilih secara demokratis dalam Pemilu Mesir atau jatuhnya pemerintahan Yingluck Shinawatra di Thailand adalah contoh matinya demokrasi melalui kudeta militer. Begitu juga cerita Myanmar dalam beberapa windu ini. Arogansi militer menerabas batas dan bertindak atas nama “demokrasi” melawan demokrasi. Meski tekanan internasional begitu kuat, para jenderal Myanmar seolah tuli. Pers dibungkam. Protes warga dijawab dengan kekerasan senjata.
