Anos: Daerah Kepulauan Butuh Perlakuan Fiskal yang Adil
Anos secara khusus menyoroti kondisi Provinsi Maluku dan daerah-daerah kepulauan lainnya yang memiliki karakteristik fiskal berbeda dengan wilayah daratan.
Menurutnya, tantangan pelayanan publik di daerah kepulauan jauh lebih kompleks karena dipengaruhi kondisi geografis, biaya transportasi antarpulau, serta keterbatasan infrastruktur.
Kondisi tersebut menyebabkan biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah kepulauan cenderung lebih tinggi.
Karena itu, Anos berharap desain kebijakan fiskal nasional tidak hanya menggunakan pendekatan angka dan indikator umum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan wilayah.
“Bagi Provinsi Maluku dan daerah-daerah kepulauan lainnya, tantangan fiskal memang memiliki karakteristik tersendiri. Karena itu, kebijakan fiskal nasional hendaknya juga memperhatikan aspek keadilan wilayah agar daerah kepulauan memperoleh ruang fiskal yang memadai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Anos juga berharap, apabila rencana tambahan TKD tersebut mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto, penentuan daerah penerima dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan indikator fiskal yang jelas.
Dengan begitu, tambahan anggaran benar-benar diarahkan kepada daerah yang membutuhkan, bukan berdasarkan pertimbangan di luar kebutuhan fiskal dan kepentingan pelayanan publik.
