Oleh: Andang Subaharianto, Rektor UNTAG Banyuwangi
BUKAN hanya publik, Megawati Soekarnoputri pun berharap fajar keadilan menyingsing di Mahkamah Konstitusi (MK).
Boleh jadi karena itu ia memilih “sembunyi” dari hiruk-pikuk diskusi publik tentang dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang kini ditangani MK.
Megawati mengemukakan pandangan dan harapannya atas hakim yang sedang mengadili sengketa pilpres.
Menariknya, pandangan tersebut ditulis dalam artikel berjudul “Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi” (Kompas.id, 08/04/2024). Bukan disampaikan melalui pidato, konferensi pers, atau wawancara khusus yang bisa diliput banyak media massa.
Saya menduga agar pesannya sampai secara utuh, tak terpotong-potong, terutama kepada hakim MK.
Di samping itu, dikemukakan sebagai “seorang warna negara Indonesia”, bukan sebagai pemimpin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai politik (parpol) peraih suara terbanyak tiga kali pemilu berturut-turut, tapi capres-cawapres jagoannya kalah telak pada Pilpres 2024.
Pandangan itu merupakan sikap pribadi yang disuarakan sebagai bagian dari “amicus curiae” (sahabat pengadilan). Sebagaimana “amicus curiae” yang juga disuarakan oleh para profesor dari sejumlah kampus, budayawan/seniman, dan berbagai kalangan lain kepada hakim MK beberapa waktu lalu.
