Porostimur.com | Sanana: Front bersama yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sanana, Gerakan Pemuda Marhainis (GPM), dan Masyarakat Desa Malbufa, melakukan unjuk rasa di depan kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) yang terletak di Desa Mangon, Kecamatan Sanana, Senin, (15/2/2021).
Masa aksi meminta Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Negeri 10 Kepulauan Sula, Rasidin.
Salah satu orator Aludi Leko dalam orasinya menyampaikan, pihaknya menilai kinerja Kepsek SMK Negeri 10 Kepulauan Sula tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
“Kepsek tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dana BOS kepada guru-guru, gaji operator sekolah selama 6 tahun tidak terbayar, dan salah satu gaji guru honor selama enam bulan tahun 2018 akhir juga tidak terbayar. Padahal, dana BOS 50% dibuka untuk pembayaran gaji guru honorer,” teriak Aludi Leko.
Tak hanya itu, Aludi pun menambahkan, Bendahara sekolah sekedar pikul nama dan asal mengisi papan administrasi, Kepsek yang merangkap menjadi bendahara. Lebih parahnya lagi, Kepsek mengutamakan urusan proyek dan bisnis lain yang bersifat pribadi, urusan sekolah terabaikan. Contoh seragam sekolah dan bantuan PIP untuk siswa juga tidak terurus. Hal ini, sudah berjalan jauh sebelum adanya Covid-19.
