Murad Bantah Ada Dana Rp. 5,1 Milyar untuk Rahabilitasi Rumah Jabatan Sementara Gubernur Maluku

oleh -298 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Gubernur Maluku Murad Ismail, membantah adanya anggaran dengan nomenklatur Sehabilitasi Rumah Jabatan Sementara Gubernur Maluku yang menelan biaya sebesar Rp. 5.1 Milyar dalam APBD 2020.

Padahal sesuai data yang tertera di laman lpse.malukuprov.go.id, ada nomenklatur proyek  Rumah Jabatan Sementara Gubernur Maluku, dengan nilai pagu paket Rp. 5.150.000.000.

Pada laporan laman itu, dilaporkan paket  tersebut telah ditenderkan dan dimenangkan, PT. Bhinneka Konstruksi beralamat di Jalan Kesatrian RT 001/06 Kota Ambon dengan nilai HPS sebesar Rp. 5.147.683.359.91.

Proyek tersebut dikelola Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku ini, tertanggal 13 September 2020.

Link Banner

“Tidak ada rumah pribadi gubernur dibangun pakai APBD. “Informasi dari mana itu,” katanya.

Menurut dia, publik Maluku juga tahu, rumah pribadinya sudah berdiri atau dibangun sebelum dirinya menjadi gubernur.

“Orang satu Maluku tau, kalau rumah saya sudah berdiri sejak dirinya belum juga menjabat gubernur. Jadi biarkan mereka tebarkan informasi seperti itu sampai mereka bosan sendiri,” tukas Murad, mengutip kabartimurnews.com, Rabu (2/12/2020).

Sementara ituu, Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII). Jojakarta, Prof. Dr Mudzakir, pemerintah Provinsi Maluku diminta teliti dalam mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang gunakan APBD, yang dapat berpotensi masuk “jebakan” hukum.

Baca Juga  Sejumlah Warga Tertimbun Runtuhan Bangunan Akibat Gempa M 6,2 di Majene

Langkah yang dinilai di luar kewajaran dan membingungkan publik itu mendapat tanghapan dari

Muszakir yang diminta pendapatnya seputar masalah ini,  mengatakan, proyek tersebut berseberangan dengan aturan. Menurutnya, uang negara hanya bisa dipakai untuk rumah dinas yang telah disediahkan negara. 

“Kalau benar ada seperti itu, berarti ini penyalahgunaan APBD. Mengapa? Sebab uang negara dipergunakan tidak untuk peruntukannya,” kata Mudzakir kepada Porostimur.com, Selasa (1/12/2020) malam tadi.

Dia menjelaskan, terkait rumah dinas (Rumdis), siapapun yang jadi kepala daerah harus menempati rumdis. Sebab, rumdis disiapkan agar kepala daerah tidak kemana-mana. Artinya, Rumdis itulah yang disiapkan negara sebagai tempat kepala daerah baik gubernur, bupati maupun walikota tinggal dan beristirahat atau untuk kepentingan kedinasan. 

Baca Juga  Ketua Komisi II DPRD Halbar Minta Tim Penanganan Covid-19 Kerja Maksimal

Tapi jika rumdis tersebut tidak ditempati seorang kepala daerah dan memilih membangun atau merenovasi rumah pribadi sebagai hunian sementara kedinasan, maka anggaran yang dipakai haruslah dengan menggunakan anggaran pribadi kepala daerah yang bersangkutan. 

“Contohnya seperti pak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Semasa menjadi Presiden, beliau pak SBY bangun rumah dan tinggal di Cikeas. Anggarannya dari mana? Ya pribadi pak SBY. Bukan pakai uang negara,” jelasnya.

Namun, lanjut dia, bila di Maluku ada pembangunan rumah sementara gubernur menggunakan APBD, secara aturan disalahkan.

“Itu namanya menguntungkan pribadi. Praktek pengalaman-pengalaman di daerah lain tidak seperti itu,” tegas Mudzakir. 

Biasanya, lanjut dia, yang terjadi ialah, jika listrik Rumdis dimatikan di malam hari dan kepala daerah tinggal di rumah pribadinya, maka anggaran listrik Rumdis ditukar dengan rumah pribadi. Itu sebagai pengganti.

Baca Juga  7 Pantai Terindah di Ambon yang Bikin Ale Malas Pulang

“Hanya anggaran listrik yang ditukar. Pengalaman di lain-lain seperti itu. Jadi bukan harus merenovasi rumah pribadi untuk hunian kedinasan lalu gunakan APBD, itu salah, “ pungkas Mudzakir. 

Kepala Dinas PU Maluku, M Marabessy yang disebut-sebut ngotot meloloskan nomenklatur proyek pembangunan rumah dinas sementara Gubernur Maluku,  tidak bisa dihubungi sejak tiga hari terakhir.

Tiga nomor telepon genggamnya yang dikantongi redaksi porostimur.com tidak ada yang aktif. Beberapa orang dekatnya yang coba dihubungi juga memilih untuk diam atau menghindar. (Tim)